SYARAT DAN KETENTUAN DBS KTA DAN DIGIBANK KTA

Syarat dan Ketentuan ini berlaku untuk fasilitas DBS KTA dan digibank KTA. Harap membaca Syarat Dan Ketentuan DBS KTA dan digibank KTA ini dengan teliti.

A. PENGERTIAN DAN PENAFSIRAN

1. Kecuali konteksnya menentukan lain, maka istilah-istilah berikut yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan DBS KTA dan digibank KTA ini akan diartikan dan memiliki arti sebagai berikut:
   
   

   “Aplikasi digibank Mobile Banking” adalah layanan perbankan elektronik yang disediakan oleh Bank yang memungkinkan Nasabah untuk dapat menggunakan layanan perbankan melalui telepon selular.

   “Autodebit” adalah fitur pembayaran angsuran KTA dengan memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan langsung ke rekening tabungan atau rekening koran milik Nasabah di Bank.

   “Bank” adalah PT Bank DBS Indonesia, suatu institusi perbankan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

   “BI” adalah Bank Indonesia.

   ”DBS KTA” adalah produk pinjaman tanpa agunan yang diajukan melalui lembar permohonan yang diserahkan ke Bank, yang mewajibkan Nasabah membayar angsuran bulanan kepada Bank. Angsuran bulanan yang dibayarkan kepada Bank termasuk pinjaman pokok (hutang), bunga dan biaya-biaya lainnya (jika ada) sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang berlaku sampai dengan DBS KTA seluruhnya dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank.

   “digibank KTA” adalah produk pinjaman tanpa agunan yang diajukan dan dikelola melalui Aplikasi digibank Mobile Banking, yang mewajibkan Nasabah membayar angsuran bulanan kepada Bank. Angsuran bulanan yang dibayarkan kepada Bank termasuk pinjaman pokok (hutang), bunga dan biaya-biaya lainnya (jika ada) sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang berlaku sampai dengan digibank KTA seluruhnya dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank.

   “KTA” adalah DBS KTA dan/atau digibank KTA (sebagaimana relevan)

   “Nasabah” adalah pemohon yang disetujui oleh Bank untuk mendapatkan DBS KTA dan/atau digibank KTA.

   “OJK” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

   “Permohonan KTA” adalah permohonan KTA yang diisi dan diajukan oleh pemohon. Permohonan DBS KTA diajukan melalui lembar permohonan yang diisi dan ditandatangani oleh Nasabah, sedangkan permohonan digibank KTA diajukan melalui Aplikasi digibank Mobile Banking.

   “Persetujuan Kredit” adalah informasi disetujuinya KTA oleh Bank yang dikirimkan baik melalui lembar cetak maupun surat elektronik (e-mail).

   "Rekening Pencairan" adalah rekening tabungan atas nama Nasabah sebagaimana tercantum dalam Permohonan KTA. Khusus untuk digibank KTA, pencairan akan dilakukan ke rekening tabungan digibank Nasabah.

   “Tanggal Jatuh Tempo” adalah tanggal yang tertera dalam Persetujuan Kredit yang merupakan tanggal batas akhir pembayaran angsuran harus sudah diterima oleh Bank.

2. Setiap judul yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan DBS KTA dan digibank KTA ini hanya bertujuan untuk kemudahan penunjukkan dan tidak untuk ditafsirkan sebagai isi dari Syarat dan Ketentuan DBS KTA Dan digibank KTA ini.
   
   
3. Jika tidak ditentukan lain, setiap kata (termasuk yang didefinisikan di sini) yang ditulis dalam bentuk tunggal juga harus diartikan jamak dan sebaliknya kata yang dituliskan dalam bentuk jamak juga harus diartikan tunggal dan kata yang menyatakan satu jenis harus diartikan juga lebih dari satu jenis.
   
   
4. Setiap rujukan terhadap dokumen tertentu atau perjanjian dianggap sebagai rujukan terhadap dokumen tertentu atau perjanjian tersebut, termasuk perubahan, variasi, modifikasi atau tambahannya dari waktu ke waktu dan dokumen atau perjanjian yang merupakan tambahan terhadapnya.
   
   
5. Jika tidak ditentukan lain, rujukan dan penunjukkan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk juga rujukan dan penunjukkan terhadap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kembali dan perubahannya dan peraturan yang lebih rendah yang dibuat sebagai peraturan pelaksana atas peraturan perundang-undangan tersebut.

 B. PENGGUNAAN

1. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi yang Nasabah berikan/masukkan pada saat mengajukan Permohonan KTA, termasuk penulisan nama-nama adalah lengkap dan benar sebagaimana tertera pada e-KTP Nasabah dan Nasabah tidak menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Nasabah mengakui bahwa semua informasi pada Permohonan KTA adalah benar dan merupakan data Nasabah yang terbaru. Apabila Nasabah pernah menjadi nasabah Bank, atau saat ini merupakan nasabah Bank sehingga telah memiliki data pada Bank maka Bank berhak untuk melakukan pembaruan data yang tercatat dalam sistem Bank sesuai dengan informasi yang diberikan/dimasukkan pada saat pengajuan Permohonan KTA dilakukan.
2. Nasabah menyatakan dan menjamin keaslian serta keabsahan seluruh dokumen pendukung yang akan dan/atau telah Nasabah serahkan sebagai persyaratan pengajuan KTA.
3. Nasabah setuju bahwa semua informasi yang akan dan/atau telah Nasabah berikan maupun yang akan dan/atau telah diperoleh dari pihak manapun akan menjadi milik Bank dan semua informasi serta dokumen tersebut tidak perlu dikembalikan kepada Nasabah.
4. Dengan mengajukan Permohonan KTA, Nasabah setuju dan memberikan kuasa kepada Bank untuk:
   1. Setiap saat dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran semua informasi yang diberikan dengan cara bagaimanapun termasuk namun tidak terbatas kepada mengumpulkan, menganalisa dan melakukan verifikasi informasi dari sumber manapun yang layak menurut Bank (termasuk melakukan pemeriksaan status Nasabah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), biro kredit atau sejenisnya dan/atau melakukan kerjasama dengan pihak penyedia jasa pengolah informasi dan/atau verifikasi identitas).
   2. Memberikan informasi dan keterangan mengenai data pribadi Nasabah berupa nama, nomor telepon dan/atau alamat rumah/e-mail dan/atau keterangan lain yang merupakan identitas pribadi yang tercantum pada Permohonan KTA Nasabah yang berkaitan dengan KTA ini kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank dalam rangka namun tidak terbatas survei, penagihan, maupun pengiriman dokumen maupun pihak ketiga penunjang kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan ini Nasabah telah memahami tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi Nasabah kepada pihak di luar badan hukum Bank tersebut.
5. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada izin dari suami/istri dan pihak ketiga manapun untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban Nasabah yang akan timbul berdasarkan KTA ini.
6. Nasabah memahami dan menyetujui sepenuhnya bunga dan semua biaya yang berlaku serta informasi penting lainnya, sesuai yang tercantum pada Persetujuan Kredit.
7. Nasabah mengerti, menyadari dan menyetujui bahwa Permohonan KTA akan diproses tanpa tambahan biaya apapun, selain meterai untuk Permohonan KTA dan biaya lainnya sebagaimana disebutkan pada halaman website Bank atau aplikasi Permohonan KTA yang akan dikenakan apabila permohonan KTA telah disetujui. Nasabah tidak akan memberikan imbalan (misalnya berupa uang, hadiah atau dalam bentuk apapun) kepada pihak Bank atau pihak ketiga manapun terkait dengan Permohonan KTA. Persetujuan atas Permohonan KTA tidak ditentukan oleh pihak ketiga manapun melainkan hanya oleh Bank.
8. Bank telah memberikan keterangan yang cukup dan memadai mengenai fitur, karakteristik, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan risiko dan biaya yang melekat pada KTA dan oleh karenanya Nasabah dengan ini menyatakan secara tegas telah memahami dan menyetujui segala fitur, karakteristik, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan risiko dan biaya yang melekat pada KTA ini.
9. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank berhak memberikan informasi tentang perubahan Syarat dan Ketentuan DBS KTA Dan digibank KTA atau tentang persetujuan atau penolakan KTA yang Nasabah ajukan, melalui telepon atau surat atau layanan pesan singkat (SMS) atau melalui e-mail sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku.
10. Nasabah, dengan ini menyatakan bahwa apabila Permohonan KTA yang Nasabah ajukan disetujui oleh Bank dan KTA dicairkan, maka Nasabah setuju untuk terikat dan patuh sepenuhnya pada Syarat dan Ketentuan DBS KTA Dan digibank KTA, beserta perubahan-perubahannya yang akan diinformasikan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nasabah mengakui dan menyatakan bahwa Nasabah berkewajiban untuk mempelajari dan memahami sepenuhnya Syarat dan Ketentuan DBS KTA Dan digibank KTA.
11. Nasabah, secara tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali, dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk dapat langsung mentransfer dana pinjaman KTA yang telah disetujui ke Rekening Pencairan.
12. Nasabah mengerti sepenuhnya bahwa KTA adalah produk pinjaman tanpa jaminan yang mewajibkan Nasabah untuk membayar angsuran bulanan kepada Bank. Angsuran bulanan yang dibayarkan kepada Bank termasuk angsuran atas pinjaman pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya sebagaimana disebutkan pada halaman website Bank maupun pada aplikasi Permohonan KTA sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang berlaku sampai dengan KTA seluruhnya dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank. Nasabah mengerti bahwa rincian informasi mengenai angsuran bulanan dan jadwal pembayaran KTA lebih lanjut dapat Nasabah peroleh pada Persetujuan Kredit, yang akan dikirimkan oleh Bank setelah KTA yang Nasabah ajukan, disetujui oleh Bank.
13. Nasabah mengerti, menyadari dan menyetujui bahwa:
    1. Bunga KTA adalah bunga harian berdasarkan bunga setahun dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan perhitungan bunga akan dihitung setiap hari sampai Nasabah melunasi seluruh kewajiban pembayaran.
    2. Komposisi angsuran terdiri dari angsuran pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya-biaya lainnya sebagaimana disebutkan pada halaman website Bank maupun pada aplikasi Persetujuan Kredit.
    3. Komposisi angsuran pembayaran pokok pinjaman dan bunga tidak sama atau akan berubah setiap bulannya.
    4. Perhitungan bunga dapat berubah sesuai dengan waktu dan jumlah pembayaran pokok pinjaman KTA yang Nasabah lakukan.
    5. Perhitungan bunga dimulai dari tanggal KTA disetujui sampai dengan jangka waktu KTA berakhir.
14. Nasabah mengerti, menyadari dan menyetujui bahwa Bank berhak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak pengajuan KTA Nasabah dengan memberikan pemberitahuan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
15. Nasabah bersedia untuk memberikan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai kelengkapan dokumen apabila total pinjaman/kredit Nasabah di Bank mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Biaya Keterlambatan Pembayaran
   Bank akan mengenakan biaya keterlambatan pembayaran kepada Nasabah apabila pembayarannya tidak diterima Bank pada Tanggal Jatuh Tempo atau Nasabah melakukan pembayaran dengan jumlah yang kurang dari jumlah pembayaran yang ditentukan.
2. Biaya Provisi / Biaya Administrasi, Biaya Transfer, Biaya Layanan dan Biaya Tahunan
   Nasabah diwajibkan membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan pencairan KTA dan seluruh biaya lainnya (jika ada). Biaya-biaya tersebut akan ditagihkan dan dipotong langsung dari jumlah KTA yang dicairkan oleh Bank.
   Jumlah KTA yang dicairkan adalah jumlah  KTA yang disetujui oleh Bank, dikurangi biaya provisi/administrasi (jika ada), biaya transfer (jika ada), biaya tahun pertama (jika ada) dan biaya lainnya (jika ada) dari jumlah KTA yang disetujui oleh Bank.
   Bank akan mengenakan biaya layanan setiap bulan kepada Nasabah. Nasabah diwajibkan menambahkan Biaya Layanan ke dalam pembayaran angsuran setiap bulan. Biaya Layanan hanya berlaku untuk Permohonan KTA yang disetujui sejak tanggal 2 Juni 2021.
   Bank akan mengenakan biaya tahun ke-2 (kedua) dan seterusnya (jika ada) kepada Nasabah. Nasabah diwajibkan menambahkan biaya tahun ke-2 (kedua) dan/atau seterusnya ke dalam pembayaran angsuran bulan ke-13 (ketiga belas) dan/atau angsuran bulan ke-25 (keduapuluh lima) dan/atau seterusnya. Apabila Nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran terakhirnya di bulan ke-12 dan atau ke-24, biaya tahun ke-2 (kedua) dan/atau seterusnya maka akan ditagihkan bersamaan dengan biaya keterlambatan.
3. Biaya Pembatalan
   Biaya pembatalan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada halaman website Bank dan biaya lainnya (jika ada) akan dikenakan kepada Nasabah, apabila terjadi kondisi pembatalan sebagaimana disebutkan dalam bagian H dari Syarat dan Ketentuan DBS KTA Dan digibank KTA ini.
4. Biaya Pelunasan Dipercepat
   Nasabah yang melakukan pelunasan KTA dipercepat akan dikenakan biaya pelunasan dipercepat sesuai dengan ketentuan yang tertera pada halaman website Bank ditambah biaya bunga berjalan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo terdekat, biaya keterlambatan pembayaran (jika ada), biaya transfer (jika ada) dan biaya tahunan (jika ada).
5. Bea Materai
   Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen KTA yang bersifat perdata seperti Permohonan  KTA, Persetujuan Kredit, bukti pembayaran dengan nominal tertentu dan surat pelunasan KTA. Bea meterai adalah tanggung jawab dari Nasabah sehingga Bank dapat membebankan biaya ini kepada Nasabah.
6. Biaya Penolakan Autodebit
   Biaya yang dikenakan kepada Nasabah apabila pembayaran Autodebit Nasabah ditolak.
7. Biaya Pengembalian Kelebihan Pembayaran
   Bank akan mengenakan biaya administrasi kepada Nasabah atas permintaan pengembalian kelebihan pembayaran. Nasabah dapat mengajukan klaim atas kelebihan pembayaran setelah memperhitungkan biaya administrasi dengan menghubungi DBSI Customer Centre.
8. Biaya Administrasi Kelebihan Pembayaran
   Bank akan mengenakan biaya administrasi setiap bulan kepada Nasabah jika KTA sudah tutup dan memiliki kelebihan pembayaran.

 I.PELUNASAN DIPERCEPAT

Nasabah dapat melunasi seluruh sisa terhutang dari KTA lebih awal dari jangka waktu yang telah disetujui oleh Bank, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atau dengan menghubungi DBSI Customer Centre selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo angsuran berikutnya.

 J. PELUNASAN SESUAI PERIODE

Jumlah terhutang yang ditagihkan pada angsuran terakhir dalam jangka waktu KTA Nasabah dapat berbeda dari jumlah angsuran yang dilakukan tiap bulannya, dikarenakan adanya tagihan yang belum terbayarkan beserta bunga dan biaya-biaya lainnya (jika ada).

 K. WANPRESTASI / CIDERA JANJI

• Nasabah terlibat tindak pidana kejahatan atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam daftar hitam nasional BI.
• Nasabah dinyatakan lalai atau cidera janji untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit lain dan perjanjian-perjanjian lain yang masih berlaku baik yang dibuat dengan Bank atau pihak ketiga.
• Nasabah menghentikan kegiatan usahanya dan/atau tidak lagi memiliki mata pencaharian.
• Setiap keadaan atau perubahan atau serangkaian keadaan atau perubahan yang menurut pendapat dan penilaian sendiri dari Bank dapat menimbulkan pengaruh yang besar atau merugikan kegiatan usaha/bisnis atau kondisi keuangan Nasabah atau pengaruh yang merugikan terhadap kemampuan Nasabah untuk membayar kembali atas segala apa yang terhutang kepada Bank sehubungan dengan KTA.
• Nasabah ditempatkan dibawah pengampuan.
• Bila Nasabah tidak lagi menetap di Indonesia atau di kota dimana terdapat kantor cabang dari Bank, namun Nasabah tidak memberitahukan hal ini kepada Bank.
• Jika menurut Bank, Nasabah telah lalai atau tidak memenuhi atau melanggar Syarat dan Ketentuan DBS KTA Dan digibank KTA ini.
• Suatu pernyataan dan jaminan yang dibuat dan/atau diberikan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Permohonan KTA dan/atau Syarat dan Ketentuan DBS KTA Dan digibank KTA terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan/atau tidak lengkap.
• Apabila kekayaan Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh instansi yang berwenang termasuk oleh pengadilan.

 L. PERUBAHAN INFORMASI

M. HAK DAN KEWAJIBAN BANK 

1. BI, OJK dan pihak otoritas lainnya;
2. pihak-pihak terkait Bank seperti kantor pusat, kantor-kantor cabang, afiliasi, agensi;
3. setiap pihak yang berhubungan dengan pengalihan atau pengalihan yang ditawarkan;
4. lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas kredit tanpa agunan, pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh OJK, biro kredit, bank, penyedia jasa pengolah informasi dan/atau verifikasi identitas dan/atau setiap pihak yang bertujuan untuk melaksanakan atau melindungi hak atau kepentingan Bank, sehubungan dengan KTA;
5. setiap pihak sehubungan dengan proses keadaan tidak mampu membayar (insolvency) (termasuk kepailitan) yang berhubungan dengan Nasabah;
6. instansi pemerintah atau penegak hukum jika dibutuhkan atau diperintahkan sehubungan dengan KTA;
7. pihak penyedia jasa yang ditunjuk oleh Bank sehubungan dengan kegiatan usaha Bank (termasuk di dalamnya pihak survey, pengiriman dokumen, penagihan pembayaran KTA dan pengelola data); dan
8. pihak-pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dan/atau hukum dengan Bank termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan komersial termasuk penawaran produk/jasa layanan atau tujuan lainnya dari pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan Bank sebagaimana telah disetujui oleh Nasabah, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam sub-paragraf (c) di atas “pengalihan” termasuk setiap pengalihan atau pemindahan atas setiap hak atau kewajiban Bank, setiap partisipasi, pengalihan kredit atau risiko lain (keseluruhan atau sebagian) atau manfaat (keseluruhan atau sebagian) dalam bentuk apapun dan masuk dalam hubungan kontraktual lain sehubungan dengan KTA.

Apabila terdapat tagihan KTA yang telah jatuh tempo, Bank berhak pula untuk:

1. menghubungi pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada anggota keluarga terdekat, orang yang tinggal serumah dan/atau rekan sekerja Nasabah;
2. mengungkapkan Informasi kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank sehubungan dengan pemantauan dan pelaksanaan penagihan pembayaran KTA.

• Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran apabila pembayaran angsuran tidak diterima oleh Bank pada Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana tercantum di dalam Persetujuan Kredit atau Nasabah melakukan pembayaran dengan jumlah yang kurang dari jumlah pembayaran yang ditentukan.
• Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit Nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang atau akan diajukan baik pada Bank, bank lain, maupun lembaga keuangan lainnya.

Bank mengklasifikasikan status kolektibilitas KTA berdasarkan pola pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah, Pembayaran yang diterima oleh Bank pada atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo akan diklasifikasikan sebagai KTA dengan kolektibilitas kredit lancar, yang akan diklasifikasikan lebih lanjut oleh Bank berdasarkan hari tunggakan pembayaran tagihan sebagai berikut:

• kolektibilitas dalam perhatian khusus (menunggak 1 – 90 (satu sampai sembilan puluh) hari kalender),
• kurang lancar (menunggak 91 – 120 (sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh hari kalender),
• diragukan (menunggak 121 – 180 (seratus dua puluh satu sampai seratus delapan puluh) hari kalender), dan
• macet (menunggak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender).

Di samping itu, Bank juga akan melakukan penagihan atas tunggakan KTA dari Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.

 O. BERAKHIRNYA KTA

Kelalaian atau keterlambatan Bank untuk melaksanakan hak, kewenangan atau hak-hak istimewa khususnya berdasarkan syarat dan ketentuan ini bukan merupakan pengesampingan oleh Bank atas hak-hak, kewenangan dan hak istimewa tersebut dan pelaksanaan atas satu atau setiap bagian dari hak, kewenangan dan hak istimewa tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan ini tidak akan menghentikan kelanjutan dari pelaksanaan hak atau kewenangan tersebut atau pelaksanaan atas hak, kewenangan atau hak istimewa lainnya.

Q. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

Nasabah dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Bank sehubungan dengan KTA ini dalam hal apapun pada saat ini dan di kemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata dan disengaja. Bank dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Nasabah dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Nasabah sehubungan dengan KTA ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah yang nyata dan disengaja.

R. KEADAAN MEMAKSA

S. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

1. Identitas Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah;
2. Surat Kuasa (apabila Nasabah diwakilkan);
3. Jenis dan tanggal transaksi; dan
4. Permasalahan yang diadukan.

1. Nasabah tidak dapat melengkapi persyaratan dokumen sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
2. Pengaduan sebelumnya telah diselesaikan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
3. Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar, dan secara langsung sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan DBS KTA Dan digibank KTA;
4. Pengaduan tidak terkait dengan transaksi dalam KTA.

T. PEMBERIAN WEWENANG DAN KUASA – KUASA

1. Perubahan atas mandat (surat perintah bayar),
2. Perubahan penandatangan yang berwenang,
3. Kuasa kepada orang/badan lain,
4. Penutupan rekening dan pengalihan saldo dengan cara apapun,
5. Perubahan data Nasabah,
6. Perubahan data KTA

Sehubungan dengan instruksi melalui telepon, Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank untuk:

1. Merekam, memantau, dan melacak setiap pembicaraan telepon antara Nasabah dan Bank untuk kepentingan internal Bank.
2. Memverifikasi keaslian dari penelepon dengan meminta penelepon untuk memberikan informasi sehubungan dengan KTA dari Nasabah agar Bank dapat memutuskan keaslian dari penelepon untuk memperoleh informasi KTA yang terkait dan untuk memberikan instruksi kepada Bank.
3. Menjadikan kesepakatan lisan sebagai catatan resmi yang berkedudukan sama dengan persetujuan tertulis.

Dengan mempertimbangkan tindakan Bank menurut syarat-syarat pemberian wewenang dalam bagian ini, Nasabah dengan ini berjanji untuk mengganti setiap kerugian yang dialami Bank akibat tuntutan/gugatan maupun tindakan-tindakan hukum dari pihak manapun sebagai akibat dari instruksi tersebut. Syarat-syarat pemberian wewenang ini akan tetap berlaku penuh kecuali jika dan sampai Bank menerima dan menyetujui secara tertulis, pemberitahuan pengakhiran dari Nasabah.

¹ Pemberian kuasa berakhir: Dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; Dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa; Dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.
² Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya, dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.
³ Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan.

Mengenai Syarat dan Ketentuan DBS KTA Dan digibank KTA ini beserta segala akibat dan pelaksanaannya, Nasabah dan Bank sepakat untuk tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan, Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila Nasabah keberatan dengan penyelesaian pengaduan dari Bank, maka Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian secara:

1. Fasilitasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. Di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
3. Jalur Pengadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta atau pengadilan lain yang relevan pada cabang dimana DBS KTA / digibank KTA diberikan.

Pengajuan upaya penyelesaian mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

V. KORESPONDENSI